Panwascam Disiapkan Menghadapi Permasalahan Penanganan Pelanggaran

Sekayu – Seiring dengan Rakernis Pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin juga menghelat kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 di Wisma Atlit, Sekayu pada Senin dan Selasa (21 – 22/11).

Bawaslu Himbau Panwas Muba Terus Berkoordinasi dengan Polres dan Kejari

Sekayu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan yang didampingi Panwas Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melakukan silaturahmi dengan Kepolisian Resort Musi Banyuasin bersama Kejaksaan Negeri Muba setelah bersama-sama menyimak Video Conference terkait Penandatangan Peraturan Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Senin (21/11).

Bawaslu Sumsel Beri Masukan ke Pusat Terkait Politik Uang

Tangerang – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka membahas pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bersama Bawaslu Provinsi se-Indonesia di Hotel Aryaduta Karawaci, Tanggerang, Jum’at s.d. Minggu (29/09 s.d. 1/10).

Panwas Muba Gelar Bimtek Pengawasan Mutarlih

Sekayu – Memasuki tahapan Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupai Musi Banyuasin (Muba), Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muba menggelar Bimbingan Teknis yang diikuti oleh seluruh anggota Panwascam se-Musi Banyuasin di Wisma Ranggonang, Sekayu.

Bawaslu RI Gelar Rakornas Penyelesaian Sengketa

Semarang – Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas di daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.

Bawaslu Susun SOP, Juknis dan Modul Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2017

Jakarta – Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Gelombang Kedua yang dijadwalkan pada Bulan Februari Tahun 2017, Bawaslu RI menyusun Standar Operating Procedure (SOP), Petunjuk Teknis (Juknis) dan Modul Penyelesaian Sengketa Pilkada. Penyusunan SOP, Juknis dan Modul ini dipandang perlu mengingat besarnya dukungan dari pemerintah dan DPR untuk menguatkan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian […]

Tingkatkan Kapasitas Pengawas, Bawaslu Susun Modul Penanganan Pelanggaran

Jakarta – Bawaslu RI menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan Modul Penanganan Pelanggaran dan Materi Rakernis Penanganan Pelanggaran Tahun 2016, di Jakarta (16/5). Rapat tersebut digelar guna memberi penguatan tata cara penindakan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur,  Bupati, dan Walikota Tahun 2017 mendatang.

Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Bahas Problematika Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015

Palembang – Dalam rangka peningkatan dan sinergisitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di 7 (tujuh) Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 – 17 Oktober 2015 di Hotel Peninsula, Palembang.

Peran Bawaslu Dalam Pemilihan dan Sentra Gakkumdu

Palembang – Dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 9 Desember 2015, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengadakan kegiatan Coaching Clinic Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2015  di ballroom Hotel Aston Palembang. 

Bawaslu Perjelas Pemahaman Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Palembang – Seiring Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang sedang berjalan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat kerja teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten di 7 daerah di Provinsi Sumatera Selatan.