Jangan Libatkan Anak Dalam Kampanye

Sudah 3 (Tiga) hari, sejak tanggal 16 Maret 2014 lalu kampanye rapat umum untuk pemilihan umum anggota DPR,  DPD dan  DPRD berlangsung. Ada berbagai fenomena yang terjadi saat kampanye, dan salah satunya adalah pelibatan anak-anak di dalamnya.

Peraturan perundang-undangan, memang menyebutkan secara spesifik tentang anak-anak.  Walaupun demikian Pasal 32 ayat (1) huruf  (k) Peraturan KPU nomor 1 tahun 2013, sebagaimana dirubah melalui Peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan “Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang : (k) Memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.

Keberadaan anak-anak memang menjadi suatu yang niscaya, terutama bila melibatkan ibu, baik sebagai pelaksana, petugas, apalagi sebagai peserta Pemilu. Walaupun demikian, selain sebagai bagian dari larangan dalam Peraturan KPU,    Pasal 15 huruf  (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :  (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik”

Untuk menjaga agar anak-anak tidak dijadikan obyek penyalahgunaan kegiatan politik, maka melalui siaran pers ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan meminta agar :

  1. Partai Politik, Calon Legislatif   DPR, DPRD, maupun DPD, tidak mengajak dan  membiarkan para pendukung, simpatisan atau kader membawa anak-anak   dalam lokasi kampanye terbuka, kampanye terbatas, Kampanye Tatap Muka,  atau kegiatan kampanye dalam bentuk lainnya selama masa kampanye yang akan berlangsung hingga 5 April 2014.
  2. Pelaksana dan Petugas Kampanye tidak memberikan, atau menciptakan kesempatan terlibatnya anak- anak di dalam, atau di atas panggung kampanye, terutama untuk kampanye rapat umum.
  3. Tidak ada identitas politik, terutama bahan-bahan kampanye, seperti kaos ataupun atribut kampanye lainnya,  yang dikenakan atau digunakan anak-anak dalam kampanye  peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.
  4. Masyarakat, terutama para orang tua di  Sumatera Selatan mampu memberikan perlindungan  dari segala upaya untuk menjadikan anak-anak sebagai obyek kampanye.
  5. Setiap komponen masyarakat untuk mampu memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Selatan  termasuk yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  6. Seluruh jajaran panitia pengawas untuk mencatat setiap keterlibatan anak-anak, terutama dalam kampanye rapat umum.

Palembang, 19 Maret 2014

Andika Pranata Jaya
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Provinsi Sumatera Selatan

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar