Agenda Konsultasi DPRD Banyuasin ke Bawaslu

Palembang – Ketua bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin dalam rangka konsultasi Anggaran Pemilihan Tahun 2018 di Ruang Sidang Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Jakabaring, Palembang, pada Selasa (8/8).

Adapun tujuan konsultasi yang disampaikan oleh Irian Setiawan selaku Ketua, Komisi I DPRD Kabupaten Banyuasin perlu masukan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait anggaran pelaksanaan pemilihan mendatang guna menghindari double budget akibat belum terbangunnya komunikasi dan koordinasi sebelumnya.

Pada kesempatan dalam kegiatan yang disambut baik oleh Ketua dan Kasek Bawaslu Provinsi ini, Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya menjelaskan bahwa satu pekan yang lalu Bawaslu Sumsel sudah mengumumkan hasil seleksi Panwas Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan sekarang masih menunggu kelengkapan berkas untuk kemudian segera dilantik.

Dirunut dari tahapan Pilkada serentak Tahun 2018 berdasarkan PKPU 1 Tahun 2017 maka dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan. Dijelaskan pula bahwa pengajuan anggaran dari Bawaslu kepada Pemkab terutama honor sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku secara nasional. “ Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang baru disahkan oleh DPR yang kita tunggu itu nomornya nomor berapa, memberikan  banyak kewenangan baru kepada Pengawas Pemilu yang fungsi kewenangannya itu bukan hanya pada penindakan tapi juga pada pencegahan, Politik Uang, Netralitas TNI/Polri masuk di dalamnya, kemudian Netralitas ASN termasuk Kades, kemudian penggunaan Fasilitas negara yang selama ini diributkan oleh banyak pihak. Itu semua harus di maintain oleh  Bawaslu, Panwas Kabupaten juga akan melakukan ajudikasi, penyelesaian sengketa bilamana ada persoalan sengketa di pemilihan kepala daerah, semua kewenangan ini butuh support dan dibiayai oleh APBD”, jelas Ketua Bawaslu Sumsel.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel, Iriadi menyebutkan bahwa Bawaslu ditugaskan oleh Mendagri untuk membahas anggaran pemilihan dengan Pemkab sebelum terbentuknya Panwas Kabupaten / Kota se Sumatera Selatan. Untuk menjaga kredibilitas dan Independensi Panwas Kabupaten / Kota, anggaran harus tersedia dn NPHD harus segera dilkasanakan sesuai aturan yang berlaku.

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar