Disdukcapil Siap Dukung Kelancaran Pilkada di Sumsel

Palembang – Mengambil tempat di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemprov Sumsel melalui Disdukcapil Provinsi Sumsel mengadakan Rapat Teknis Kapasitas Sumberdaya Aparatur Disdukcapil  Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan bertemakan “Dengan Rapat Teknis Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kita Tingkatkan Kualitas Aparatur Yang Profesional Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi Sumatera Selatan”, pada Jum’at (14/7).

Acara yang dihadiri langsung oleh Ditjen. Dukcapil. H. Zudan A.F, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Alex Noerdin, Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan Hj. Septiana Zuraida dan tamu undangan dari instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Kodam II Sriwijaya, BPS, BPJS, BKKBN, Badan Kesbangpol, Dinas Pol PP serta peserta rapat sebanyak 163 orang perwakilan dari Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.

Pada sambutannya dalam acara pembukaan, Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin mengharapkan acara ini dapat meningkatkan profesionalitas aparatur di seluruh tingkatan dalam melayani kebutuhan publik dengan kaitannya pada kebutuhan pencatatan identitas. Gubernur juga mengimbau agar Disdukcapil bekerja keras, bersemangat serta profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebagai penutup pembukaan Gubernur juga mengutarakan bahwa Sumsel menunggu blanko e-ktp yang belum didistribusikan.

Urgensi pendataan dan pencatatan kependudukan dalam proses penyelenggaraan Pilkada sangat dipahami bersama dan perlu sinergisitas dari para pihak yang terkait dalam upaya perbaikannya. DIsdukcapil sebagai perangkat negara dalam penyediaan basis data kependudukan diminta untuk benar-benar bekerja keras guna tercapainya data kependudukan yang valid dan mendukung program pendataan daftar pemilih berkelanjutan yang dicanangkan KPU. “KPU dan Dukcapil harus bersinergi dalam proses perbaikan daftar pemilih yang akan digunakan pada PIlkada Serentak 2018 di Sumsel yang akan dilaksanakan di 5 Kabupaten, 4 Kota dan 1 Provinsi”. “ungkap dirjen Dukcapil tersebut.Mengingat bahwa data DP4 dan DAK2 memang bukan kewenangan Disdukcapil tingkat provinsi dan kab/kota untuk merilis dan memberikan kepada KPU kab/kota, namun Dirjen menegaskan kepada para peserta rapat teknis yang juga terdiri dari KPU Kab/Kota Se-Sumsel, Kepala Dinas Dukcapil Kab/Kota, dan para Camat Se-Sumsel bahwa Disdukcapil dan KPU kab/kota harus melakukan koordinasi secara reguler untuk melakukan sinkronisasi data kependudukan yang dibutuhkan KPU dalam upaya perbaikan daftar pemilih, seperti data penduduk meninggal, data penduduk pindah/keluar, data penduduk datang/masuk, dan data penduduk dengan perubahan status dari TNI/Polri ke sipil atau sebaliknya. “Rapat koordinasi KPU kab/kota dan Dukcapil tingkat kab/kota secara reguler dapat dilakukan per 2 atau 3 bulan sekali guna melakukan update data penduduk yang berhak memberikan hak pilihnya pada Pilkada 2018 mendatang.

Dalam kesempatannya memberikan materi pada rapat teknis ini, Dirjen Dukcapil H. Zudan A.F juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirim kekurangan blanko untuk Sumatera Selatan jika blanko yang sudah terdistribusi sudah menipis,

” Dari 180.000 blanko, baru terpakai 30 % yaitu baru 69.015 masih tersisa 118.964 blanko dan habiskan dahulu”, ujarnya.

“Saya optimis perekaman selesai, kami mendukung kelancaran pemilu di Sumsel” , lanjutnya lagi.

Disdukcapil melakukan revolusi layanan menuju layanan terintegrasi dengan mempermudah semua proses menuju Indonesia Big Data, tentu saja dengan kerjasama jajaran disdukcapil untuk percepatan proses perekaman e-ktp yang akan digunakan sebagai basis DP4. Dijelaskan pula untuk kebutuhan Pilkada, penduduk menggunakan alamat tercantum di KTP bukan tempat tinggal domisili. Integrasi data kependudukan kedepan ini mempermudah semua pihak termasuk pemutakhiran data pemilih melalui identitas tunggal sehingga memperkecil bahkan meniadakan kemungkinan DPT ganda.

Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya memberikan tanggapan terkait pengaksesan data SIAK oleh Bawaslu Provinsi dengan pilihan pemberian id dan juga password demi kelancaran kinerja pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan mendatang. Atas masukan ini maka Dirjen Dukcapil akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU RI tentang pemberian id serta password access SIAK bagi Provinsi se Indonesia. Ketua Bawaslu Sumsel juga berharap Dukcapil Sumsel dan Dukcapil di tingkat Kab/Kota di Sumsel dapat bersinergi dengan KPU dan Bawaslu dalam rangka perbaikan data pemilih yang selama ini masih menyisakan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan bersama. harapannya adalah agar di Pilkada 2018 mendatang tidak terjadi lagi permasalahan daftar pemilih sebagaimana pengalaman di beberapa Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar