Agenda Reses Anggota DPD RI di Bawaslu Sumsel

Palembang – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Siska Marleni, SE., M.Si yang merupakan anggota komite IV melakukan reses dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (5/4).

Anggota komite IV yang membidangi  keuangan ini  mengucapkan terima kasih terhadap sambutan yang diberikan. Reses ini merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan menyangkut penyerapan aspirasi dan masukan sekaligus informasi tentang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2017 di Sumsel. Selain itu, Siska Marleni juga meminta masukan penguatan Bawaslu dan jajarannya untuk diperjuangkan pada pembahasan Undang-Undang (UU) Penyelenggara Pemilu, serta dinamika revisi UU Pemilu yang sedang dibahas dan partisipasi pemilih pada saat Pemilu.

“Kita berharap kualitas proses dan hasil pelaksaan Pemilu di tahun 2018 akan lebih baik lagi, salah satu caranya melalui perbaikan UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas serta peningkatan partisipasi pemilih dalam pelaksanaannya nanti,” tutur Siska.

Bawaslu mengapresiasi kedatangan senator ini ke sekretariat Bawaslu Sumsel untuk meminta masukan sekaligus bisa memaparkan kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan pengawasan. Pada kesempatan ini pimpinan Bawaslu Sumsel Zulfikar menyampaikan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi serta netralitas penyelenggara Pemilu di Sumatera Selatan.

“Selama penyelenggaraan Pemilu dari tahun 2012 sampai 2017 dari catatan Bawaslu ada penyelenggara pemilu yang diberhentikan anggota KPU Kabupaten baik itu dikarenakan oleh ketidaknetralan maupun dikarenakan permasalahan lainnya. “ ucap Zulfikar.

Senada juga disampaikan oleh pimpinan sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubal, Kurniawan bahwa partisipasi pemilih di Sumsel sebagai contoh pada Pilkada Musi Banyuasin, Voters Turn Out hanya mencapai angka 59% atau 276.134 dari total 464.909 mata pilih di DPT. Oleh karena itu, penting bagi setiap stakeholders untuk bersama-sama berupaya meningkatkan partisipasi pemilih di Sumsel. Serta peran Pemerintah Daerah agr tidak melepaskan tanggung jawab meningkatkan partisipasi sebagaimana amanah Pasal 33A Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016.

Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di ruang rapat sekretariat Bawaslu Sumsel, Jakabaring ini dihadiri pula oleh jajaran struktural di Bawaslu Sumsel, Tim Asistensi dan staf.

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar