Sosialisasi, Sarana Penting Netralitas ASN di Lapangan

Palembang – Setelah menerima kunjungan Komisi II DPR RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penegakan Disiplin dan Integritas di Sekretariat Bawaslu Sumsel, Senin (19/12).

Tim yang terdiri atas Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian beserta staf di Jajaran Kemenpan RB ini bertujuan untuk menedapatkan informasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada Musi Banyuasin Tahun 2017. Pada kesempatan ini tim yang berjumlah 5 (lima) orang membahas pula mengenai Daftar Pemilih teteap (DPT) dalam hubungannya dengan perekaman dan pencetakan e-KTP di Kabupaten Muba.

Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya dalam kesempatannya menyampaikan bahwa belum ada laporan masyarakat terkait netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilihan kali ini. Tren kampanye dalam kelompok kecil serta kemajuan teknologi juga menjadi sebab atas minimnya keterlibatan ASN.

Untuk DPT sendiri disebutkan bahwa ada potensi kekurangan ketersediaan surat suara mengingat masa pencocokan dan penelitian telah selesai dilaksanakan, bahkan DPT sendiri telah ditetapkan. Tetapi pihak pemerintah masih terus melaksanakan perekaman e-KTP dengan membuatkan surat keterangan yang berlaku sama dengan e-KTP itu sendiri dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pilih pada hari pencoblosan.

Di ujung pertemuan, kedua belah pihak menyetujui untuk melaksanakan sosialisasi tentang netralitas ASN di Kabupaten Musi Banyuasin yang melibatkan peran serta ASN pemangku kepentingan di daerah tersebut. Ketua Bawaslu Sumsel secara pribadi bahkan meminta Kemenpan-RB di pusat membentuk suatu desk khusus terkait permasalahan ASN yang kerap terjadi di ajang Pemilihan Kepala Daerah untuk memudahkan rentang koordinasi.

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar