Bawaslu Gelar Rakornas Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye

Jakarta – Pelaksanaan kampanye dan pelaporan dana kampanye pada pilkada serentak yang digelar 15 Februari 2017 mendatang menjadi perhatian serius Bawaslu. Secara nasional Bawaslu menggelar Evaluasi Hasil Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye melalui kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Mercure Ancol pada 21-23 Desember 2016.

Selain melakukan evaluasi hasil pengawasan Pengawas Pemilu diseluruh indonesia, Pimpinan Bawaslu RI Daniel Zuchron menekankan bahwa kegiatan ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran pemetaan tren kampanye yang terjadi di 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2017 sehingga dapat diambil langkah pencegahan dalam bentuk kebijakan secara nasional.

Evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pelaporan hasil pengawasan kampanye dan dana kampanye secara berjenjang dalam bentuk alat kerja, pengawasan pelanggaran kampanye di media massa, serta keterlibatan ASN dan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

Perwakilan Bawaslu Sumsel yang menghadiri kegiatan Rakornas ini adalah Kordiv Pencegahan dan Hubal Kurniawan, Kasubbag. TP3 dan Tim Asistensi Pencegahan dan Hubal. Seluruh rangkaian hasil pengawasan kampanye dan dana kampanye Pilkada Muba menjadi Substansi yang dilaporkan, mulai dari pengawasan kegiatan kampanye Kedua Paslon peserta Pilkada Muba yang sebagian besar dilakukan dengan tatap muka/dialogis. Pengawasan Alat peraga  kampanye (APK), serta kegiatan pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Sumsel dan Panwaskab Muba pada tahapan Kampanye.

Pelaporan dana kampanye pasangan calon dalam bentuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dilaporkan Paslon pada 21 Desember 2016 dilaporkan Kordiv Bawaslu Sumsel dan saat ini LPSDK yang disampaikan Paslon sedang dilkukan penelitian dan pencermatan oleh Panwaskab Muba untuk memastikan tidak adanya pelanggaran pelaporan dana kampanye.

Pimpinan Bawaslu Sumsel Nelson Simanjuntak menekankan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwaskab/kota lebih serius dan teliti dalam melakukan pengawasan dana kampanye pasangan calon, terlebih lagi nanti saat laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye.

“Kita harus lebih proaktif dalam pengawasan dana kampanye, meski mekanisme pengawasan dana kampanye hingga saat ini belum dapat dikatakan baik, namun kita harus terus memperbaikinya dan memaksimalkan fungsi pengawasan yang kita miliki”

Kegiatan Rakornas ini juga membahas pelaksanaan Gugus Tugas pengawasan kampanye media massa oleh Bawaslu, KPU, dan KPI yang harus segera dibentuk mengingat sub tahapan kampanye media massa baik cetak maupun elektronik segera memasuki tahapan.

“Saya berharap gugus tugas ini segera dibentuk oleh bapak-ibu di daerah untuk optimalisasi pengawasan kampanye media massa. Kami di tingkat pusat sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para stakeholder terkait dalam rangka penguatan pengawasan”, pungkas Daniel Zuchron saat membuka Kegiatan Rakornas. (edi)

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar