Antisipasi Kerawanan Pilkada Serentak 2017, Panwas Kabupaten Muba Undang DKPP Sosialisasi Kode Etik

Sekayu, DKPP – Penyelenggara Pemilu harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga integritas, netralitas, profesionalitas, dan independensi penyelenggaraan Pilkada. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja penyelenggara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya dalam sambutan pada pembukaan acara Sosialisasi Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu  Tahun 2017 di Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat, (2/12).

Dalam rangka mengantisipasi kerawanan Pilkada Muba Tahun 2017, Bawaslu Provinsi  Sumatera Selatan menginisiasi penyelenggaraan sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu dengan mengundang anggota DKPP Dr. Nur Hidayat Sardini sebagai keynote speaker. Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara. Keprihatinan atas terjadinya pelanggaran kode etik pada Pilkada tahun 2013 dan 2014 di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan menjadi alasan pentingnya acara ini digelar.

Andika menjelaskan ragam pelanggaran kode etik di Sumatera Selatan tahun 2013 terjadi di KPU Banyuasin, KPU Musi Rawas, KPU Muba, dan KPU Empat Lawang. Adapun modus pelanggaran kode etik antara lain lalai tidak melaksanakan perencanaan yang baik sehingga terjadi kesalahan pencetakan formulir C2 KWK Plano dan meminta sejumlah fasilitas kepada pengurus parpol secara berulang kali yang totalnya mencapai Rp 100 juta dengan alasan untuk melakukan verifikasi daftar calon tetap (DCT) peserta Pileg.

Sementara tahun 2014 pelanggaran kode etik berupa ketidak cermatan  dan ketidak professionalan dalam melakukan verifikasi ijazah yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusi peserta Pemilu, mengubah hasil perolehan suara Pileg 2014 untuk calon tertentu dengan disertai pemberian materi atas perubahan suara tersebut. Kemudian kelalaian yang mengakibatkan dokumen hasil penghitungan suara Pileg 2014 hilang serta menyebabkan perolehan suara salah satu peserta juga ikut hilang dan terakhir adalah pelanggaran terhadap kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu dengan tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Musi Rawas.

“Tahun 2013 ada lima Komisioner KPUD Banyuasin, tiga Panitia Penyelenggara Kecamatan dan empat  Komisioner KPUD Musi Rawas diberhentikan tetap sedangkan tahun 2014 ada sebanyak lima Komisioner KPUD Musi Banyuasin dan empat Komisioner KPUD Empat Lawang diberhentikan tetap serta satu Komisioner diberikan peringatan keras dan lima  Komisioner KPUD Musi Rawas diberi peringatan keras”, Andika menambahkan.

Andika menghimbau kepada jajaran di tingkat atas untuk melakukan supervisi langsung terhadap kinerja jajaran dibawahnya untuk memastikan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan Pilkada telah sesuai ketentuan.

“Perlu peran aktif DKPP untuk turun langsung hingga tingkatan penyelenggara paling bawah dalam rangka memberikan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kode etik penyelenggara Pemilu,” pungkasnya

Acara sosialisasi yang diselenggarakan di Hotel Ranggonang ini mengundang seluruh anggota Panwascam dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. [Diah Widyawati/Teten Jamaludin]

Sumber

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar