Bawaslu Sumsel Beri Masukan ke Pusat Terkait Politik Uang

Tangerang – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka membahas pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bersama Bawaslu Provinsi se-Indonesia di Hotel Aryaduta Karawaci, Tanggerang, Jum’at s.d. Minggu (29/09 s.d. 1/10).

Dalam tahapan pelaporan pelanggaran TSM tersebut, Bawaslu RI menjelaskan diperlukan sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI.

“Bawaslu provinsi bertugas menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi TSM dalam pemilihan yang tertuang dalam pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” papar Anggota Bawaslu RI, Nelson Simanjuntak.

Selanjutnya, Bawaslu pusat memproses pelaporan dari Bawaslu Provinsi untuk kemudian di proses di tingkat pusat bila ada keberatan.

“Bawaslu berwenang menerima, memerika dan memutus keberatan atas Keputusan Bawaslu Provinsi dalam Pasal 22B huruf B UU No. 10 Tahun 2016,” paparnya.

Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya yang berkesempatan hadir bersama pimpinan Bawaslu Sumsel Kurniawan dan Zulfikar mengapresiasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang memiliki optimisme dalam meminimalisir politik uang. Menurutnya Undang-Undang tersebut mewakili kemarahan masyarakat atas politik uang. Ia pun  mengklasifikasi optimisme UU Pilkada menjadi tiga hal.

Pertama, kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memutus sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon bagi pasangan calon yang melanggar larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih.

Kedua, penegakan sanksi adminstrasi politik uang tidak menggugurkan sanksi pidana. Dua sanksi tersebut bisa diterapkan bersama tanpa ketergantungan proses satu sama lain.

Ketiga, pengaturan pidana yang tegas atas politik uang berupa jual beli kursi pencalonan, jual beli suara, dan suap kepada penyelenggara pemilihan.

Meski demikian, Andika menilai penanganan pelanggaran atas politik uang mensyaratkan banyak unsur yang wajib terpenuhi hingga memungkinkan keluarnya putusan Bawaslu Provinsi yang memerintahkan pembatalan calon dilakukan KPU.

Andika menguraikan, ketentuan pembatalan calon mengandung pemberatan syarat. Sebab, sanksi administrasi pembatalan calon hanya bisa dilakukan atas pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Andika menuturkan, pasal 135a ayat 1 menerjemahkan “struktur” sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggaran pemilihan secara kolektif.

Sedangkan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapih.

“Masif” diartikan pelanggaran memiliki dampak yang sangat luas.

“Jadi bisa disimpulkan sepanjang politik uang tidak dilakukan aparat struktural, tidak direncanakan matang, atau tidak luas pengaruhnya maka calon tidak bisa dibatalkan,” tutur Andika saat memberi masukan atas Rancangan Peraturan Bawaslu terkait Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada.

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar