Bawaslu Sumsel : Perlu Adanya Pola Yang Sama Pada Konten Pengawasan Secara Nasional

Jakarta (24/9) – Bawaslu Sumsel menghadiri kegiatan rapat kerja nasional monitoring pengawasan tahapan Pilkada 2017. Poin penting pada kegiatan ini adalah sebagai langkah pemantapan mekanisme kerja pengawasan melalui penguatan pemahaman konten pengawasan yang sedang berjalan dan metode pengawasan secara optimal melalui mekanisme pengawasan harian.

Bawaslu RI melalui Kordinator Divisi Pengawasan Daniel Zuchron menjelaskan, Bawaslu telah mengeluarkan 2 surat edaran terkait pengawasan, yakni edaran terkait dengan alat kerja pengawasan tiap tahapan dan surat edaran pengawasan tahapan pemilihan berbasis kajian akademis.

“Sistem pelaporan perlu pembaharuan yang tidak hanya memuat form a dan alat kerja, namun penting juga melampirkan abstraksi hasil pengawasan melalui analisis atau kajian secara ilmiah, sehingga laporan harus berbasis data dan ketentuan perundangan”. Papar koordinator Divisi Pengawasan ini.

Rakernas juga ditujukan untuk mengembangkan sistem monitoring secara nasional, tujuannya sebagai bahan Bawaslu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pilkada saat ini tidak hanya Jakarta sebagaimana akhir akhir ini menghiasi media. Penting untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa saat ini Indonesia tengah melaksanakan tahapan Pilkada di 7 provinsi, 18 kota serta 76 kabupaten. Hasil dari sistem monitoring nasional inilah yang nantinya dijadikan hasil pengawasan tiap tahapan secara nasional yang akan disampaikan ke publik.

Dalam kegiatan ini Bawaslu Provinsi diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pengawasan, masalah yang ditemui saat melaksanakan pengawasan tahap coklit dan pendaftaran pasangan calon serta beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tiap tahapan.

Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya dalam kesempatannya menjelaskan bahwa sangat penting untuk dibuatkan sistem pengawasan berbasis konten secara nasional agar dapat dibuat pemetaan hasil pengawasan secara nasional. Selain itu, Ketua Bawaslu Sumsel juga memaparkan hasil pengawasan tahapan Mutarlih yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan Coklit. (edi)

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar