Bawaslu RI Gelar Rakornas Penyelesaian Sengketa

Semarang – Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas di daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.

Pimpinan Bawaslu RI Nelson Simanjuntak dalam sambutannnya menegaskan, harapan masyarakat kepada Bawaslu sangat besar sehingga amanah masyarakat ini harus dijaga dengan baik.  Apalagi kewenangan yang telah bertambah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pilkada yang baru kepada Pengawas Pemilu semakin bertambah dengan adanya kewenangan yang baru memang diperlukan Bimtek yang lebih dari satu kali agar dapat memahami secara utuh” ujar Nelson dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2017 di Quest Hotel, Semarang Jawa Tengah, Jumat (19/8).

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini dihadiri oleh Pimpinan dan kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi se-Indonesia ditambah Panwaslih Aceh.

Pimpinan dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ikut berpartisipasi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional tersebut, mengingat pentingnya acara tersebut untuk menjadi bekal dalam menghadapi Tahapan Pemilihan yang berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dimiliki juga oleh Panwas Pemilihan sesuai tingkatannya, tetapi dalam melakukan pendampingan kepada Panwas dibutuhkan pemahaman bagi Bawaslu Provinsi dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan. (rcky)

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar