Bawaslu Luncurkan IKP 101 Daerah

Kerawanan Pilkada Muba Terdeteksi

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/08).

IKP Bawaslu ini disusun berdasarkan hasil riset ilmiah sebagai upaya deteksi dini serta antisipasi daerah rawan dengan baik dan terukur. Diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap II tahun 2017 mendatang berlangsung jauh lebih demokratis.

Ada tiga indikator yang telah dikaji dalam IKP 2017, yakni penyelenggara, kontestasi peserta Pemilu, dan pemilih.

Menurut Komisioner Bawaslu RI Daniel Zuchron, dari unsur penyelenggara Pemilu dapat ditinjau kinerja penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang. Hal itu terukur dari banyaknya sanksi dan jumlah penyelenggara yang diberhentikan tidak hormat.

“Ini penting karena penyelenggara ikut menentukan proses Pilkada berlangsung secara fair,” ucap Daniel.

Dari unsur kontestasi peserta Pemilu, terukur dari potensi masalah dari setiap calon, misalnya masalah administrasi seperti keaslian ijazah dan dukungan riil KTP warga setempat bagi calon kepala daerah dari unsur perorangan.

Dari unsur partisipasi pemilih, Daniel menuturkan, Bawaslu ingin mengajak masyarakat agar peduli pada pengawasan Pemilu.

“Tiga unsur itu kita elaborasi di 101 daerah yang akan selenggarakan Pilkada. Misalnya di Papua barat, indeks yg menjadi potensi rawan adalah penyelenggara Pemilunya. Kemudian di DKI Jakarta terkait kontestasinya,” ujar Daniel.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya yang ikut menghadiri acara ini bersama para Ketua Bawaslu Provinsi  se-Indonesia menambahkan, Bawaslu Sumsel sendiri dalam pelaksanaan Pilkada 2017 telah meluncurkan IKP Kabupaten Musi Banyuasin pada 30 Juni 2016 lalu.

Andika menjelaskan, berdasarkan IKP yang dipetakan di 14 kecamatan, Kabupaten Muba rata-rata berada pada zona sedang kerawanan Pilkada. IKP ini, kata Andika, sama seperti IKP nasional, diukur dengan tiga dimensi yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

“IKP ini untuk memotret Pilkada di Muba sehingga menjadi alat ukur untuk menciptakan rekayasa penyelesaian persoalan. Bukan hanya untuk penyelenggara namun juga untuk pihak keamanan maupun pemerintah,” jelas dia.

Andika menambahkan, ada lima kecamatan di Muba ada yang masuk ke dalam zona merah. Hal tersebut disebabkan adanya kerawanan yang mungkin akan terjadi pada Pilkada 2017.

“Ada lima kecamatan yang masuk ke zona merah. Lima kecamatan ini diupayakan untuk dikeluarkan dari zona merah. Sementara kecamatan lainnya yang tidak di zona merah diupayakan jangan sampai masuk zona merah,” kata Andika sembari menegaskan IKP ini bukan untuk meramal Pilkada di masa yang akan datang melainkan sebagai upaya pengamatan yang ditujukan untuk mengantisipasi pelanggaran yang mungkin saja bisa terjadi.

“Pengawas Pemilu bukan peramal. Kita hanya menggunakan penelitian yang berbasis pada data di lapangan,” ujar Andika.

Pengawas Pemilu, sambungnya, ingin  menyelematkan Pilkada Muba. Bukan hanya untuk pelaksanaannya saja melainkan agar masyarakat yang memiliki hak memilih mendapatkan haknya secara hakiki.

Berikut hasil IKP Secara Nasional untuk Pilkada Tahun 2017 :

A. Pilkada Tingkat Provinsi:

a1. Tingkat Kerawanan Tinggi;

1. Papua Barat : 3,38

2. Aceh            :  3,32

3. Banten         : 3,14

a2. Tingkat Kerawanan Sedang;

1. Sulawesi Barat  : 2,36

2. DKI Jakarta       : 2,29

3. Kepulauan Bangka Belitung : 2,29

4. Gorontalo            : 2,01

B. Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota:

a1. Tingkat Kerawanan Tinggi;

1. Tolikara (Papua) : 3,50

2. Intan Jaya (Papuas) : 3,30

3. Nduga  (Papua) : 3,24

4. Lanny Jaya (Papua) : 3,03

a2. Tingkat Kerawanan Sedang;

1. Aceh Tengah : 2,91

2. Kep. Yapen : 2,88

3. Takalar : 2,87

4. Kepulauan Mentawai : 2,681

5. Buton : 2,65

6. Mappi : 2,649

7. Jayapura : 2,645

8. Kota Tebing Tinggi : 2,64

9. Tambrauw : 2,60

10. Aceh Barat Daya : 2,57

11. Tapanuli Tengah : 2,55

12. Kota Jayapura : 2,53

13. Puncak Jaya : 2,50

14. Maybrat : 2,47

15. Aceh Utara : 2,45

16. Sarmi : 2,34

17. Aceh Singkil : 2,32

18. Kota Cimahi : 2,30

19. Kendari : 2,29

20. Nagan Raya : 2,29

21. Aceh Besar : 2,29

22. Langsa :2,29

23. Barito Selatan : 2,29

24. Dogiyai : 2,27

25. Musi Banyuasin :2,25

26. Barito Kuala :2,29

27. Bombana :2,29

28. Aceh Timur : 2,21

29. Kampar : 2,20

30. Lhokseumawe : 2,19

31. Maluku Tenggara Barat : 2,15

32. Buol : 2,14

33. Pulau Morotai : 2,10

34. Gayo Lues : 2,08

35. Pekanbaru : 2,08

36. Banda Aceh : 2,05

37. Kota Sabang : 2,05

38. Bekasi : 2,05

39. Kabupaten Sorong : 2,05

40. Brebes : 2,00

a3. Tingkat Kerawanan Rendah;

1. Aceh Tamiang : 1,96

2. Kota Tasikmalaya :1,96

3. Bireun : 1,91

4. Kulon Progo : 1,90

5. Seram Bagian Barat : 1,88

6. Tulang Bawang : 1,87

7. Hulu Sungai Utara : 1,86

8. Kota Yogjakarta : 1,86

9. Kota Payakumbuh : 1,85

10. Aceh Barat : 1,85

11. Kota Singkawang : 1,83

12. Landak : 1,83

13. Bolaang Mongondow : 1,82

14. Banggai Kepulauan : 1,79

15. Mesuji: 1,78

16. Simeulue : 1,75

17. Buleleng : 1,73

18. Jepara : 1,73

19. Aceh Jaya : 1,71

20. Tebo : 1,70

21. Kolaka Utara : 1,69

22. Kota Ambon : 1,69

23. Tulang Bawang Barat : 1,67

24. Flores Timur : 1,67

25. Bener Meriah : 1,66

26. Bengkulu Tengah : 1,66

27. Pringsewu : 1,65

28. Aceh Tenggara : 1,64

29. Cilacap : 1,63

30. Muna Barat : 1,63

31. Kota Kupang : 1,59

32. Buton Selatan : 1,59

33. Kotawaringin Barat : 1,55

34. Halmahera Tengah : 1,55

35. Pati : 1,53

36. Boalemo : 1,53

37. Buton Tengah: 1,50

38. Pidie : 1,49

39. Lembata : 1,49

40. Kab Sangihe : 1,48

41. Banjarnegara : 1,45

42. Kota Sorong : 1,45

43. Lampung Barat : 1,42

44. Kota Salatiga : 1,42

45. Maluku Tengah : 1,39

46. Buru : 1,38

47. Kota Batu : 1,25

48. Muaro Jambi : 1,25

49. Saro Langun : 1,21

50. Batang : 1,213

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar