Bawaslu Adakan Rapat Kerja Penguatan Pemahaman Penanganan Pelanggaran

Palembang – Jelang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat kerja teknis guna membahas penanganan pelanggaran pada tahapan mutarlih dan tahapan pencalonan.

Dalam kegiatan yang diadakan pada Selasa (10/08) ini, Bawaslu menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Pemilu Demokrasi (PERLUDEM), Titi Anggraini dan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Tantowi Jauhari. Kegiatan yang digelar di sekretariat Bawaslu Sumsel ini dihadiri oleh jajaran Panwas Kabupaten Muba dan staf sekretariat di jajaran Bawaslu Sumsel sebagai peserta.

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya berharap perlunya kerjasama dan koordinasi antara Panwas dan Bawaslu dalam mencegah setiap potensi pelanggaran yang terjadi.

“KPU dan Panwas Kabupaten Muba harus benar-benar cermat dan teliti dalam tahapan pencalonan perseorangan dan mutarlih agar proses tersebut sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan yang ada, jangan sampai muncul isu di masyarakat bahwa KPU dan Panwas Kabupaten Muba tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, terutama Bawaslu” ujar Andika.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyebutkan Bawaslu hingga saat ini belum mempunyai kewenangan dalam menangani tindak pidana pemilu karena keterbatasan aturan perundang-undangan.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumsel, Zulfikar menyampaikan agar Panwas harus betul-betul mencermati tahapan mutarlih jangan sampai ada celah pelanggaran, sehingga masyarakat memberikan stigma negatif kepada Bawaslu.

Tim Ahli Bawaslu RI, Tantowi Jauhari menambahkan perlunya pengawasan dari tingkat bawah guna mencegah terjadinya pelanggaran. Ia juga menambahkan perlunya koordinasi agar tidak terjadi miss komunikasi dalam penyelesaian penanganan pelanggaran di antara stakeholder terkait.

Dengan diadakannya rapat kerja ini, diharapkan dapat menambah pemahaman untuk penguatan pencegahan potensi pelanggaran sehingga terciptanya Pemilihan yang sukses dan bermartabat. (dili)

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar