Bawaslu Luncurkan Finalisasi IKP Sumsel 2017

Palembang – Jelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin (Muba) Tahun 2017 dan sebagai tindak lanjut Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan secara resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Muba 2017.

IKP ini bisa menjadi alat untuk mitigasi potensi Kerawanan pelaksanaan Pemilihan, serta menjadi refrensi bagi penyelenggara, peserta Pemilihan maupun pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam pencegahan terjadinya hal-hal negatif.

Menurut Pimpinan Bawaslu Sumsel Divisi Pencegahan dan Hubal, Kurniawan, IKP ini dibentuk untuk pemetaan, prediksi dan deteksi dini dalam menentukan wilayah prioritas yang diidentifikasi sebagai wilayah rawan dalam proses pilkada. IKP juga bisa jadi alat ukur untuk mengetahui karakteristik dan kategori kerawanan dan lainnya.

“Metode yang digunakan IKP dalam pengumpulan data adalah metode diskusi, review hasil pengawasan, penyebaran daftar pertanyaan dan studi data maupun informasi. Sedangkan sumber datanya berasal dari Bawaslu Sumsel, BPS, KPU Kabupaten Muba dan lainnya,” ujar Kurniawan, di sela-sela peluncuran IKP kabupaten Muba tahun 2017 di hotel Batiqa Palembang, Kamis (30/06).

Lebih lanjut Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya menjelaskan, berdasarkan IKP yang dilakukan untuk penyelenggara, terdapat beberapa hal yang berpotensi dipermasalahkan seperti KPU Muba 2013-2018 yang saat ini dijabat oleh PAW.

Variabel kualitas DPT yang belum begitu baik karena DPKTb yang masih tinggi, ketidaktegasan penyelenggara saat Pileg masih banyak diberitakan serta sekretariat PPK dan Panwascam pada Pileg dan Pilpres 2014 yang sebagian besar masih menumpang di kantor camat.

“Sedangkan untuk kerawanan dari dimensi kontestasi adalah masih ditemukannya dukungan ganda untuk syarat calon perseorangan, adanya dugaan money politics pada Pilpres lalu, adanya penggunaan fasilitas negara saat kampanye dan masalah hubungan kekerabatan,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Kerawanan yang terjadi terhadap partisipasi meliputi banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, adanya pemilih yang tidak masuk dalam DPT, data dan informasi terkait dengan pemilih pemula dan pemilih yang meninggal dunia, topografi wilayah di Muba serta masalah rendahnya partisipasi masyarakat juga terjadi di setiap tahapan.

“Dari hasil pemotretan yang kita lakukan, Kerawanan tertinggi untuk dimensi partisipasi adalah di Sekayu 76,2 persen, Sungai Lilin 70,0 persen, Bayung Lincir 75,4, tungkal Jaya 68,6 dan Babat Supat 68,0 persen. Data ini didapat berdasarkan hasil Pemilu Pilpres lalu. Kita harap hasil pemotretan ini bisa jadi pertimbangan kita,” tuturnya.

Sedangkan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Daniel Zuchron yang didampingi Tenaga Ahli Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Rikson Nababan dalam sambutannya mengatakan, saat ini teknologi kian maju sehingga semua pihak diharapkan dapat meyakinkan semua pihak kalau IKP ini bukanlah ramalan yang bisa benar 100 persen, tetapi merupakan pemetaan untuk menyelamatkan Pemilihan di Muba, sehingga warga bisa mendapatkan hak pilihnya dengan baik.

“Rawan saat ini seperti data pemilih, integritas penyelenggara dan politik uang perlu diwaspadai. karena masih muncul, dan perlu didalami lebih jauh, sesuai Undang-Undang baru Bawaslu bisa mendiskualifikasi calon yang terbukti bersalah,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Muba, Panwas Kabupaten Muba, BIN daerah, Akademisi Universitas Sriwijaya, dan rekan-rekan media cetak dan elektronik di Palembang.

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar