Mewujudkan Prinsip-Prinsip Etika Penyelenggara Pemilu

Palembang – Jelang dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak gelombang ke II se-Indonesia, jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan arahan sekaligus Kuliah Umum bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,. SH. Dengan tema “Mewujudkan Prinsip-Prinsip Etika Penyelenggara Pemilu” yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Senin (30/5), di ruang rapat KPU Provinsi Sumsel.

Dalam sambutannya Aspahani., SE., Ak,. MM,. CA. Ketua KPU Sumsel berharap agar pada pelaksanaan Pilkada di Sumsel tidak terjadi hal-hal yang menghambat proses pelaksanaan. Untuk itu, mari kita sama-sama menyamakan presepsi, sehingga penyelenggaraan berjalan dengan baik dan berintegritas serta berkualitas.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya, S. Sos menyampaikan bahwa saat ini proses rekrutmen Panwas Kabupaten Musi Banyuasin sudah selesai dan akan segera dilantik. Serta akan segera melakukan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara yaitu dengan cara melakukan bimbingan teknis pengawasan dan akan dilakukan hingga ke level Kecamatan. Selain itu, Ia meminta arahan dari DKPP RI apa yang akan dilakukan dan akan dijadikan petunjuk, karena Kabupaten Musi Banyuasin menjadi satu-satunya yang melaksanakan Pilkada tahun 2017 agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

Menurut Prof. Dr. Jimly Assiddiqie., SH pada dasarnya prinsip-prinsip etika penyelenggara sebenarnya sudah dipahami oleh seluruh penyelenggara akan tetapi tinggal prakteknya yang harus benar-benar ditingkatkan. Pelajari dari pengalaman yang sudah ada agar pelaksanaan akan lebih baik lagi dan mengingatkan terhadap KPU jangan menjadi pengamat karena Politik terus berubah-ubah. Saat ini kita sudah memasuki pasar bebas politik yang dapat dilihat dari banyaknya lelang jabatan di berbagai instansi pemerintah. KPU dan Bawaslu merupakan lembaga yang mengelola proses pelaksanaan pilkada, sehingga cara-cara mendapatkan kekuasan didasari oleh prinsip-prinsip etik, berbicara etik maka harus dilihat secara universal.

Bawaslu bukan mengawasi KPU tetapi mengawasi keseluruhan dari penyelenggaraan termasuk proses dan tahapan dan menjadi partnership untuk memastikan etika penyelenggara bisa terkendali. Etik merupakan peringatan dan bersifat pendidikan, saat ini sedang digodok di legislatif terkait dengan UU Pilkada jangan sampai hanya penyelenggara saja yang terkena etik akan tetapi pesertanya juga dengan sanksi dalam bentuk diskualifikasi dari keikutansertaannya pungkas Jimly.

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar