Tingkatkan Kapasitas Pengawas, Bawaslu Susun Modul Penanganan Pelanggaran

Jakarta – Bawaslu RI menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan Modul Penanganan Pelanggaran dan Materi Rakernis Penanganan Pelanggaran Tahun 2016, di Jakarta (16/5). Rapat tersebut digelar guna memberi penguatan tata cara penindakan pelanggaran dan tindak pidana Pemilihan Gubernur,  Bupati, dan Walikota Tahun 2017 mendatang.

“Rapat finalisasi penyusunan modul penanganan pelanggaran digelar untuk memberi penguatan kapasitas kepada Pengawas Pemilu (Panwas) di tingkat Kabupaten dan Kota. Jadi sudah kita susun didalam Standard Operational Procedure (SOP),” kata Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas saat membuka rekernis tersebut di Arion Swiss Bell Hotel Kemang, Jakarta.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu RI itu mengatakan, dengan dirumuskannya penyusunan modul penanganan pelanggaran tersebut, diharapkan jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten dan Kota lebih memahami secara detail proses-proses dalam melakukan klarifikasi serta melakukan kajian di dalam menghadapi kasus pelanggaran. Menurut Endang, pengawas Pemilu harus paham dan menerapkan prinsip tata cara dalam penegakan hukum Pemilu.

“Khususnya terkait penanganan temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu,  pengawas Pemilu di tingkat Provinsi harus bisa memastikan, memberi pemahaman yang sama di tingkat Kabupaten dan Kota,” ujarnya.

Endang berharap, Bawaslu Provinsi yang telibat dalam penyusunan Finalisasi Penyusunan Modul Penanganan Pelanggaran Dan Materi Rakernis Penanganan Pelanggaran dapat menuangkan kendala saat di lapangan sehingga tercipta modul yang lebih komprehensif.

“Diharapkan Bawaslu Provinsi dapat memberikan masukan yang signifikan terhadap perbaikan finalisasi modul penanganan pelanggaran berdasarkan pengalaman di lapangan, ” ungkap Endang.

Sementara itu, Kepala Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Yusti Erlina mengatakan rapat tersebut digelar sebagai memberi masukan dalam melakukan implementasi penanganan pelanggaran dalam menghadapi pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan Walikota Tahun 2017 mendatang.

“Diharapkan Bawaslu Provinsi memberikan gambaran dan masukan berdasarkan kondisi di masing-masing daerah,” ucapnya.

Yusti menjelaskan, rapat ini akan mendalami tata cara penanganan, temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana,  serta tata cara penanganan pelanggaran. Selain itu akan dibahas lebih intensif bagaimana mengolah informasi awal adanya dugaan pelanggaran agar bisa ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu sehingga dapat dijadikan temuan. Selain itu,  dalam pembahasan modul tersebut juga akan dilakukan simulasi terkait prosedur dalam melakukan penindakan pelanggaran dalam satu kasus.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili koordinator divisi Penanganan Pelanggaran Zulfikar beserta Tim Asistensi Penanganan Pelanggaran menghadiri kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 3 (tiga) hari ini.

Sumber

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar