Bawaslu Sumsel Minta UU Pilkada Direvisi

Palembang – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan meminta UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada dievaluasi karena dianggap tidak mengakomodir ketentuan yang mengatur secara spesifik tentang money politic atau politik uang.

Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya mengungkapkan, UU No 8 Tahun 2015 tidak secara tegas menempatkan money politic sebagai tindak pidana pemilu justru menimbulkan kesan lemah bagi Bawaslu yang tidak dapat melakukan penindakan saat menemui kasus politik uang.

Sementara untuk Pasal 149 KUHP ayat 1 dan 2 yang kerap digunakan untuk kasus money politic dianggap tidak efektif karena harus melalui proses panjang dan memiliki kemungkinan tidak dapat diproses bila tidak memenuhi unsur pidana.

Andika mengatakan, hal ini diharapkan menjadi perhatian Komisi II DPR RI untuk mengkaji kembali regulasi yang mengatur tentang pelanggaran Pilkada.

“Kami jadi terkesan tidak bisa apa-apa atau dibilang tidak ada giginya. Pasal pidananya juga tidak ada. Kalau pakai Pasal 149 KUHP itu juga harus diproses dulu apakah memang ada unsur pidana umum atau tidak. Ini seharusnya menjadi perhatian Komisi II,” ujar Andika dalam Rapat Evaluasi Pengamanan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 bersama Komisi II DPR RI di Palembang, Senin (14/12/12015)

Sementara itu Ketua Rombongan Komisi II DPR RI, Wahidin Halim, mengaku akan menampung segala masukan dari pihak Bawaslu dan KPU Sumsel atas hasil evaluasi Pilkada serentak di 7 kabupaten di Sumsel. Khusus untuk aturan yang mengatur soal money politic, Wahidin memastikan Komisi II akan mengkaji usulan tersebut

“Memang money politic tidak ditegaskan dalam UU, ini akan jadi perhatian kita untuk didiskusikan lebih lanjut. Bisa jadi UU nya direvisi.” Pungkas Wahidin.

Sumber

Publikasi Terkait

Belum ada komentar

Berilah komentar yang pertama dengan mengisi form di bawah.

Beri komentar